Minggu, 2 Oktober 2022

Progres Pengembalian Uang Negara Hasil Audit BPK Masih Minim

Rabu, 09 Februari 2022 | 08:07:38 WIB


Ilustrasi
Ilustrasi /

 SAROLANGUN - Pengembalian uang negara hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Jambi di Kabupaten Sarolangun progres capaiannya bikin geleng kepala.

Informasi yang didapat Metro Jambi upaya pengembalian uang ke kas daerah tersebut masih minim atau belum menunjukkan peningkatan yang  signifikan.

Pada tahun 2019 dan 2020 lalu BPK menemukan belasan miliar uang negara dibayar lebih oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

BPK menganjurkan kepada Bupati untuk memerintahkan yang bersangkutan memproses kelebihan pembayaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan senyatanya.

Seperti Dinas PUPR Sarolangun, dibidang Bina Marga tahun 2019 lalu mengalami kelebihan pembayaran Rp 9,8 miliar lebih dari 13 paket pekerjaan yang ada dibidang tersebut.

"Berdasarkan laporan yang ada, pengembalian dari temuan BPK tahun lalu itu Rp 1,8 miliar," kata Kabid Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Sarolangun Hilda Athia, Rabu (9/2/2022).

Menurut Hilda, dari realisasi penerimaan tahun 2020 lalu sebesar Rp 1,8 miliar itu bisa jadi bukan hanya dari pengembalian tahun sebelumnya atau tahun 2019.

"Kalau kita lihat dari persentase berarti sekitar 18 persenan, tapi realisasi penerimaan 2020 itu yang 1,8 miliar itupun belum tentu pengembalian tahun sebelumnya," ujarnya.

"Bisa jadi tahun-tahun sebelumnya lagi, tahun 2017, 2016 karena ada beberapa temuan-temuan yang sebelumnya tidak semuanya tuntas," tambah Hilda.

Hilda menjelaskan, upaya tindak lanjut temuan-temuan tersebut bukanlah ranahnya. Itu tupoksi dari inspektorat dan pihaknya hanya mengakomodir angsuran. "Uang yang masuk ke kas daerah kami merekap, artinya hanya menampung seperti itu," ungkapnya.

"Kalau upaya penyelesaian temuan-temuan itu ada di Inspektorat, meskinya mereka yang tau bagaimana temuan-temuan ini bisa habis dicatatan BPK," lanjut Hilda.

Selain itu, untuk catatan angsuran tahun 2021 hanya berkisar lima ratusan juta yang masuk ke kas daerah dari segi pengembalian.

Sementara itu, Ketua DPRD Sarolangun Tantowi Jauhari menambahkan terkait temuan BPK, pihaknya selalu mengingatkan untuk dilakukan tindak lanjut dan biasanya tetap menjadi catatan ketika itu belum terselesaikan.

"Catatan rekomendasi BPK ini wajib pemerintah daerah menindak lanjuti dan menyampaikan kepada pihak ketiga yang menunggak temuan-temuan BPK yang ada di lapangan," kata Tantowi.

"Itulah gunanya ada bidang masing-masing untuk menggenjot agar pemeriksaan BPK berikutnya tidak terjadi lagi seperti itu," ujarnya menambahkan.

Ia pun mengingatkan, temuan-temuan itu bisa berefek kepada WTP dan kalau tidak mendapat WTP maka insentif daerah bisa terancam. "Banyak lagi hal yang merugikan daerah kalau ini tidak ada keseriusan kita dalam mengejar tunggakan," jelasnya.

Untuk itu, Tantowi akan meminta kepada komisi lll DPRD Sarolangun hearing dengan instansi terkait dan meminta nanti laporan akan kendala-kendala di lapangan.

"Kalau memang butuh nanti bantuan dari kawan-kawan dewan juga siap untuk turun bersama-sama dengan dinas," katanya.


Penulis: Mario Dwi Kurnia
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments