Selasa, 16 Agustus 2022

BPBD Beli Alkes Bekas, Tanpa Izin Edar, Jadi Temuan BPK

Senin, 07 Februari 2022 | 08:23:55 WIB


Ilustrasi
Ilustrasi /

 JAMBI - Pembelian alat kesehatan senilai Rp 2,1 miliar oleh Badan Penanganan Bencana Daerah Provinsi Jambi menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jambi. Pengadaan alkes berupa ISO tank dan oxygen cylinder itu terindikasi janggal.

ISO tank biasa digunakan untuk menyimpan gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) dan cairan cryogenic. BPBD memerlukan fasilitas ini untuk memenuhi kebutuhan cepat oksigen dan mempersingkat waktu pengiriman oksigen dari distributor ke pengguna di masa pandemi Covid-19.

Pada Agustus 2021, BPBD memesan kedua jenis alat tersebut kepada PT MSM dengan nilai total Rp 4,2 miliar. Rinciannya: 200 unit oxygen cylinder 40L senilai Rp 3,75 miliar dan satu unit ISO tank T75 senilai Rp 1,3 miliar.

Namun, dari laporan audit BPK yang dirilis akhir Desember 2021 –yang salinannya didapat Metro Jambi--, jumlah yang ditransfer ke rekening PT MSM sebesar Rp 2,2 miliar. Riciannya, Rp 750 juta untuk pembayaran 200 unit oxygen cylinder dan  Rp1,3 miliar untuk ISO tank.

“Hasil pemeriksaan dan pengujian atas dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban belanja tersebut..., terdapat permasalahan-permasalahan,” tulis auditor BPK dalam laporannya. Permasalah muncul sejak awal.

BPK menilai pangadaan ISO tank dan oxygen cylinder ini tidak direncanakan dengan baik, tanpa survei harga, tempat pembelian, jumlah dan jenis barang serta cara pengadaan. 

Selain itu, penyedia jasa tidak memiliki pengalaman dalam pekerjaan tersebut.  “PT MSM merupakan perusahaan jasa pengurusan transportasi dengan kegiatan usaha jasa ekspedisi dan jasa angkutan barang melalui darat, laut, dan udara,” ungkap BPK.

Perusahaan yang beralamat di Ruko Mega Legenda II Blok E3 No 3A, Baloi Permai, Batam Center itu  bergerak di bidang perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil. Sampai audit berakhir, perusahaan ini tidak bisa menunjukkan izin sebagai penyalur alkes.

Anehnya, BPPD juga tidak membuat semacam kontrak kerja dengan PT MSM. PPK mengadakan ISO tank dan oxigen cylinder dengan menerbitkan surat pemesanan.

Perpres Nomor 12 Tahun 2021 mengatur, pengadaan di atas Rp juta 200 juta menggunakan surat perjanjian, bukan surat pesanan.

Rentetan dari masalah tersebut adalah mencuatnya indikasi ketidakwajaran harga, terutama untuk pengadaan oxygen cylinder. Diketahui, setelah menerima pesanan dari BPBD, PT MSM membeli ISO tank kepada vendor Smart Oxygen Sdn Bhd di Port Klang, Malaysia.

Sedangkan 200 oxygen cylinder dibeli kepada kepada PT IDS.  Menurut BPK, terdapat selisih harga pembelian oxigen cylinder sebesar Rp 250 juta dari nilai yang sebenarnya dijual PT IDS kepada PT MSM.

Sedangkan dalam pembelian ISO tank terdapat selisih sebesar Rp 199 juta. PT MSM membayar kepada Smart Oxygen Sdn Bhd sebesar Rp 1,1 miliar, padahal pembayaran dari BPBD sebesar Rp 1,3 miliar.

Temuan BPK berlanjut ke masalah izin. Diketahui, ISO tank yang dibeli BPBD itu tidak didukung izin edar alkes sebagaimana diatur dalam Permen Kesehatan Nomor 62 Tahun 2017.  

Permen itu menyatakan bahwa setiap alkes  bukan baru, termasuk yang telah direkondisi dan/atau remanufakturing, dilarang diimpor, digunakan dan atau diedarkan di  Indonesia.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen pengadaan dan konfirmasi dengan PPK, diketahui bahwa PPK tidak dapat menunjukkan izin edar ISO tank sebagai alat kesehatan,” tulis auditor BPK lagi.

PPK BPBD Provinsi Jambi Andri mengakui adanya temuan BPK tersebut. Dia mengatakan, pengadaan ISO tank dan oxigen cylinder memang tidak masuk dalam perencanaan sebab dalam kondisi darurat Covid-19.

“Pengadaan itu berdasarkan persetujuan Gubernur Jambi dan Tim Satgas Covid-19 yang telah melakukan rapat bersama Forkopimda se Provinsi Jambi,” ujar Andri yang dikonfirmasi Minggu (6/2).

Dia mengatakan, kala itu ada surat dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi yang memprediksi stok oksigen akan habis dalam tempo 20-30 hari. “Jadi ada rekomendasi dari BPS untuk membeli ISO tank,” kata dia.

Dia mengakui bahwa PT MSM adalah perusahaan bidang transportasi, namun tidak menjelaskan kenapa pihaknya membeli ke perusahaan itu. Hanya saja, diakuinya bahwa saat itu sulit untuk mendapatkan ISO tank baru, karena itu diputuskan membeli bekas.

“ISO tank baru memamg ada, namun bisa tersedia dalam waktu yang lama,  yakni 9-12 bulan. Tentu saja, pembeliam (baru) tersebut menjadi percuma,” katanya.

Andri menyebutkan bahwa pihaknya dibantu Polda Jambi untuk menghubungi kepolisian pada kedutaan di luar negeri untuk mendapatkan perusahaan yang menyediakan alkes tersebut.

Diakuinya, dalam kondisi baru harga ISO tank bisa mencapai Rp 3 miliar per unit. Dia kembali menyatakan bahwa pemanfaatan dana BTT Covid-19 di Provinsi Jambi juga didampingi oleh Polda Jambi.

Ditanya tindak lanjut atas temuan BPK, Andri menyatakan telah berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi Jambi. 

“Inspektorat sudah mengajukan surat ke Gubernur Jambi untuk OPD yang ada temuan administrasi dan keuangan. Secara resmi kami belum terima, tapi sudah mendapat gambaran. Dengan demikian akan ditindaklanjuti sesuai dengan arahan,” pungkasnya.


Penulis: chy
Editor: Ikbal Ferdiyal/mrj


TAGS:


comments