Senin, 4 Juli 2022

Pengerjaan Interior Perluasan Kantor Bupati Tanjab Barat Jadi Temuan BPK

Selasa, 01 Maret 2022 | 08:08:21 WIB


Ilustrasi
Ilustrasi /

 KUALATUNGKAL - Pengerjaan interior perluasan kantor Bupati Kabupaten Tanjab Barat yang memakan anggaran Rp 4,9 miliar lebih dari APBD 2021 ternyata menuai masalah. Sejumlah pengadaan diketahui tanpa mencantumkan spesifikasi bahan yang jelas.

Hasil audit Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jambi, ditemukan kerugian negara mencapai Rp 352.565.380,36.

Interior perluasan Kantor Bupati ini dikerjakan PT Andina Teknik Konstruksi (ATK) yang beralamat di Jalan Lirik No 01, RT 43 Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi.

Berdasarkan LHP BPK RI Perwakilan Jambi diketahui, dalam melaksanakan pekerjaan, PT ATK sempat melakukan dua kali adendum. Pertama pada 27 April 2021 tentang pekerjaan tambah kurang atau Contrak Change Order (CCO).

Adendum kedua pada 06 September 2021 tentang perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi 200 hari kalender dari 25 Maret sampai 10 Oktober 2021 nilai kontrak dan kualitas pekerjaan tidak berubah sesuai adendum pertama.

Namun berdasarkan LHP BPK tersebut, pekerjaan interior perluasan kantor Bupati Tanjab Barat itu ternyata terdapat pengadaan peralatan kantor berupa meja, kursi kantor dan lemari besi sebesar Rp588.350.000 atau sekitar 11 persen dari nilai kontrak awal.

Pekerjaan interior tersebut tergolong dalam kategori konstruksi, sedangkan pengadaan kursi masuk dalam pengadaan barang.
Hal ini dinilai melanggar peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang membagi ke dalam 4 jenis yakni pengadaan barang, pekerjaan kontruksi, jasa konsultasi dan lainnya.

Pantaun Metro Jambi, lokasi yang saat ini bernama Mall Pelayanan itu terdiri dari 5 lantai di dalamnya  terdapat kursi dan meja baru di semua lantai. Selain itu terdapat interior baru diseluruh lantai.

Gedung satu-satunya yang memiliki lift di Kabupaten Tanjab Barat ini juga terlihat semua serba baru. Sebab, gedung ini belum lama diresmikan Bupati Tanjab Barat.

Di gedung ini terdapat sejumlah yang berkantor, seperti PTSP, Dinas Dukcapil dan BKAD serta aula.

Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Tanjab Barat Apridasman mengatakan, sejumlah upaya telah dilakukan pihaknya terutama bagaimana pengembalian kerugian negara yang ada. Pihak kontraktor sudah mengembalikan kerugian itu.

"Dua minggu belakang ini mereka sudah mengembalikan kerugian negara atas kelebihan bayar sekitar Rp150 juta. Satu kali bayar lagi kita targetkan rampung," katanya.

Saat ditanya dalam pekerjaan itu BPK menyebutkan tidak ada spesifikasi jelas terkait merek dan barang yang digunakan sesuai yang tercantum dalam dokumen, Apri menyebutkan persoalan itu dikarenakan adanya miss komunikasi antara pihak toko dan penyedia.

"Itu ada masalah dalam waktu pelaksanaan antara penyedia dengan toko, ada perbedaan mengasumsi kebutuhan yang ada dalam dokumen kontrak," ujarnya.

Terkait pelaksanaan pekerjaan berdasarkan temuan BPK ditemukan pekerjaan fisik dan pengadaan barang dalam satu paket pekerjaan, sementara itu sudah melanggar peraturan presiden, Apri menegaskan hal itu tergantung kontrak pekerjaan.

Apri mengaku dirinya belum mempelajari lebih dalam terkait temuan dokumen oleh BPK. "Kalau itu tergantung kontrak kerjanya. Pengadaan dengan pemasangan untuk lebih lanjut belum saya baca point temuan BPK itu berkaitan pengadaan dan pemasangan. Kami PU punya pertimbangan sendiri itu di perencanaan digabung atau tidaknya," ungkapnya.

Saat ditanya kenapa nama pekerjaan itu interior perluasan kantor bupati tetapi posisi pekerjaannya berada di Mall Pelayanan Publik, Apri berasalan itu hasil perubahan nama tempat itu.

"Itu mungkin dari hasil perubahan nama tempatnya. Gedung itu kan 2019 pembangunannya. Jadi mungkin sekarang diganti, beda dengan nama awalnya," katanya.


Penulis: Eko Siswono
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments