Kamis, 29 September 2022

Koperasi Tani Hutan Putra Karya Mendaluh Susun Rencana Kelola Tahun 2022

Senin, 18 April 2022 | 16:11:16 WIB


Suasana penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2022 pemegang izin perhutanan sosial PTKPM, Desa Muara Danau, Kecamatan Renah Mendaluh
Suasana penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2022 pemegang izin perhutanan sosial PTKPM, Desa Muara Danau, Kecamatan Renah Mendaluh / istimewa

 

Tanjabbarat - Pemegang izin perhutanan sosial Koperasi Tani Hutan Putra Karya Mendaluh (PTKPM) Desa Muara Danau, Kecamatan Renah Mendaluh, Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2022. 
 
Sebelumnya, pada tahun 2019 lalu KLHK memberikan izin pengelolaan perhutanan sosial dengan skema Hutan Kemasyarakatan dengan luasan kawasan 1.350 ha. Dengan adanya izin berarti masyarakat telah legal mengelola kawasan tersebut. 
 
Masyarakat pun diberikan tanggung jawab dan kewajiban berupa rencana kerja dalam pengelolaan kawasan. Rencana kerja tersebut tertuang dalam Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RPKS) yang kemudian dituangkan menjadi Rencana Kerja Tahunan (RKT) setiap tahunnya. 
 
Kawasan kelola masyarakat ini sebelum memperoleh izin perhutanan sosial, sudah terlebih dahulu ditanami masyarakat dengan komiditi sawit. 
 
Kehadiran perhutanan sosial di wilayah ini adalah sebagai bentuk resolusi konflik masyarakat dengan negara dalam mengelola hutan. 
 
Namun, tentu dengan izin ini masyarakat pengelola juga harus mengikuti aturan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan memberi nilai ekonomi sesuai sebagaimana tercantum dalam Peraturan KLHK Nomor 9 tahun 2021. 
 
Untuk mencapai hal ini maka penting dilakukan jangka benah keterlanjutan sawit dalam hutan dan tercermin dalam RKT serta dijalankan masyarakat.  
 
Sebagai pemegang izin, pengelola memiliki hak dan kewajiban. Hak adalah berkegiatan dengan legal dan mendapatkan fasilitasi penyuluhan dan pendampingan, dalam hal ini dari KKI Warsi dan KPHP. 
 
“Untuk kewajiban yang harus dipenuhi kelompok yaitu penyusunan RKT. RKT berguna agar pengelolaan izin terarah dan terstruktur,” ungkap Asrul Aziz Sigalingging Koordinator Program Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, yang aktif melakukan pendampingan masyarakat pengelola hutan, Sabtu (17/04/2022).
 
Dikatakan Azis, banyak sawit di dalam hutan, harus dicarikan solusinya, sebagaimana peraturan yang mengamanatkan bagaimana mengembalikan ekosistem hutan.  Caranya dengan cara melakukan jangka benah.
 
“Menurut peraturan Menteri yang mana melakukan penanaman tanaman kehutanan paling sedikit 100 batang per hektar paling lambat 1 tahun setelah mendapatkan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan menerapkan sistem silvikultur atau teknik budidaya sesuai dengan tapak ekologinya di sela-sela tanaman sawit. Ini yang sedang kita upayakan bersama masyarakat pengelola,” tambah Aziz.
 
Berdasarkan hal tersebut, Koperasi PTKPM difasilitasi KKI Warsi kemudian menyusun RKT secara partisipatif. Anggota koperasi menyusun rencana kerja disesuaikan dengan kondisi area kelola. 
 
Ada beberapa hal yang menjadi acuan dari penyusunan RKT, diantaranya kegiatan konservasi, perlindungan dan pengamanan hutan, pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, serta pengembangan kelembagaan Koperasi PTPKM.
 
“Kita mengharapkan asas kemanfaatan dari skema Perhutanan Sosial disamping juga memiliki kewajiban mengembalikan ekosistem hutan. Melalui penyusunan RKT ini, merincikan rencana kerja, salah satunya yang sudah dimulai yaitu menanam tanaman kehutanan di lahan,” ujar M Yulis MZ Ketua Koperasi PTPKM.
 
Sementara itu, RKT Koperasi PTPKM yang telah disusun memuat beberapa rencana kerja hingga akhir tahun. Diantaranya, melakukan konservasi untuk penanaman di sekitar sungai untuk pencegahan longsor dan banjir. Melakukan pencegahan kebakaran hutan, patroli, dan pengamanan. Kemudian, koperasi juga turut dalam perlindungan satwa liar, salah satunya perlindungan terhadap gajah. Untuk pemanfaatan HHBK dan HHK, melalui penjualan langsung atau pengolahan HHBK melalui KUPS. 
 
Selanjutnya rencana pemanfaatan kawasan dengan melakukan agroforestry, seperti penanaman tanaman obat, budidaya tanaman ternak, dan tanaman kayu-kayuan. 
 
Rencana kerja dalam hal jasa lingkungan memuat memanfaatkan kawasan untuk ekowisata dan jasa tata air. Terakhir, rencana kerja untuk pengembangan lembaga antara lain pelatihan pemetaan partisipatif dan pelatihan tata kelola lembaga. (*)
 

Penulis:
Editor: ikbal ferdiyal


TAGS:


comments