Sabtu, 1 Oktober 2022

Pemkab Sarolangun Didesak Bayar Utang Gaji Honorer

Selasa, 19 April 2022 | 07:30:04 WIB


Ilustrasi
Ilustrasi /

 SAROLANGUN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun diketahui masih memiliki utang kepada para tenaga kontrak daerah atau tenaga honorer.

Utang sejak tahun 2021 lalu itu berawal dari tunggakan satu bulan gaji yang rencananya dijanjikan bakal dilunasi pada tahun 2022 ini, namun belum terealisasikan.

Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Fadlan Kholid mengatakan, pihaknya mendesak agar pemerintah daerah tetap membayarkan satu bulan gaji tersebut.

Fadlan mengungkapkan, tahun 2021 lalu Pemerintah Kabupaten Sarolangun menyatakan kesulitan untuk membayarkan gaji honorer hingga disepakati penundaan.

"Kita menemukan silpa yang cukup besar dibidang belanja pegawai, itu total silpa belanja pegawai seluruh OPD tahun 2021 lebih dari Rp 44 miliar. Padahal kita waktu itu sangat ironis tidak ada uang untuk bayar gaji honorer," ujarnya, Selasa (1p/4).

Politisi PKS itu menyunggingkan, saat pembahasan anggaran perubahan lalu, disepakati untuk tiga bulan gaji honorer, yakni bulan Oktober, November dan Desember tahun 2021 hanya mampu terealisasi untuk dua bulan.

"Satu bulan tidak dibayar dan itu dijanjikan akan dibayar tahun 2022. Tapi, setelah kita cek di anggaran 2022, ternyata tidak ada anggaran untuk bayar gaji bulan Desember tahun 2021 itu," jelasnya.

"Oleh sebab itu fraksi PKS minta pemerintah tetap membayarkan satu bulan gaji honorer bulan Desember 2021 di tahun 2022," tambahnya.

Fadlan menyayangkan, tahun lalu alasannya tidak memiliki cukup anggaran, tapi setelah dibuka laporan LKPJ 2021 tercantum Silpa belanja pegawai sebesar Rp 44 miliar lebih.

"Jadi tidak ada alasan untuk tidak membayar dan perlu diingat, itu adalah hak orang yang sudah bekerja setiap hari dan itu kewajiban pemerintah, kalau tidak bayar itu zolim namanya," katanya.

Ia juga mempertanyakan dalam penganggaran APBD tahun 2022 TPP pegawai mengalami kenaikan sedangkan untuk gaji honorer minim penyediaan. "Saya kurang tau juga berapa kenaikan angka TPP itu," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Sarolangun Hilallatil Badri menyebutkan, mengenai gaji honorer tersebut akan diupayakan untuk dilakukan pembayaran.

"Memang agak sulit, aturan atau mekanisme kita inikan ada. Kalau uang dari posisi A tidak bisa digeser ke posisi B. Jadi ada pos-posnya," ujarnya.

"Memang ada sisa, tapi sisa itu kita tidak bisa serta merta harus dipindahkan ke rekening gaji, jadi ada prosesnya," lanjutnya.

Selain itu, berdasarkan informasi yang didapat Metro Jambi untuk anggaran tahun 2022 ini masih terdapat OPD yang belum mengeluarkan anggaran gaji triwulan satu di tahun 2022.


Penulis: Mario Dwi Kurnia
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments