Minggu, 2 Oktober 2022

Dikhianati, Gerindra Meradang; Tolak Jabatan Wakil Ketua Badan Kehormatan

Merasa Dikhianati, Tolak Jabatan Wakil Ketua Badan Kehormatan

Rabu, 13 April 2022 | 07:40:13 WIB


Faizal Riza
Faizal Riza / Metrojambi.com

JAMBI – Eskalasi politik di gedung DPRD Provinsi Jambi pasca rapat perombakan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) pada Jumat (8/4) lalu meningkat. Partai Gerindra yang tidak kebagian jabatan strategis meradang.

Politisi Gerindra yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Faizal Riza secara tegas menyatakan bahwa pada rapat paripurna yang digelar pekan lalu, partainya diabaikan. “Kita ‘dikhianati dan ditinggalkan’. Itu realitas yang ada,” ujarnya, Selasa (12/4).

Ichol –demikian sapaan akrabnya—sempat mengatakan bahwa masalah itu sudah berlalu dan dia mempersilakan AKD yang baru menjalankan tugasnya. Namun, mantan Ketua DPRD Tanjab Barat ini tetap menyayangkan upaya-upaya menyingkirkan Gerindra.

Baca juga : Ketua Fraksi PAN DPRD Provinsi Jambi Bantah Tinggalkan Gerindra dan Demokrat

“Politik itu kepentingan. Mungkin ada yang menilai kepentingan Gerindra tidak sesuai. Dan kemudian koalisi sudah terbentuk, Gerindra ditinggalkan. Wajar saja. Kan ini politik,” ujar Faizal Riza kepada Metro Jambi di gedung DPRD Provinsi Jambi.

Dalam rapat paripurna perombatan AKD pekan lalu, Gerindra kebagian jabatan Wakil Ketua Badan Kehormatan. Menurut Riza, tak ada gunanya Fraksi Gerindra memegang posisi itu.

Katanya, masih banyak partai koalisi penyokong pemerintahan Gubernur-Wakil Gubernur Al Haris-Abdullah Sani yang belum kebagian posisi dalam AKD. “Kasih saja ke mereka, jangan kasih ke Gerindra. Itu kan koalisi besar, tujuh fraksi, kenapa kasih ke Gerindra?” tambahnya.

Dalam rapat perombakan AKD itu, sejumlah jabatan strategis memang berlabuh ke partai koalisi penyokong Al Haris-Sani, yakni Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera. Belakangan sejumlah partai lain pun merapat ke koalisi ini.

Jabatan Ketua Komisi I  dipercayakan kepada Hapis Hasbiallah (PKS), dengan wakil Kamaluddin Havis (PPP), dan sekretaris Syahruddin (PAN). Ketua Komisi II dipercayakan kepada M Juber (Golkar) dengan wakil Abdul Hamid (PKB) dan sekretaris Sapuan Ansori (Nasdem).

Lalu Komisi III diketuai oleh  Wartono Triyan Kusumo (PDIP) dengan wakil Ivan Wirata (Golkar) dan sekretaris Agus Rama (PAN). Sedangkan Komisi IV diketuai oleh Fadli Sudria (PAN), dengan wakil Supriyanto (PKS) dan sekretaris Eka Marlina (PKB).

Sedangkan ketua Badan Kehormatan direbut oleh Evi Suherman (PPP) dengan wakil Abunyani (Gerindra). Lalu, kursi ketua Bapemperda diperoleh oleh Akmaluddin (PDIP) dengan wakil Ahmad Fauzi Ansori (Demokrat).

Bila dikalkulasi, PAN mendapat jatah tiga jabatan strategis, PKS dan PKB masing-dua dua jabatan. Sedangkan PPP, yang menurut sejumlah sumber sejak di bawah kepemimpinan Fadil Arief sedang mesra dengan Pemprov Jambi, juga mendapat jatah dua kursi pimpinan AKD.

Golkar dan PDIP yang notabene adalah partai lawan koalisi penyokong Haris-Sani juga masih kebagian masing-masing dua kursi. Sedangkan Nasdem mendapat satu kursi dan Demokrat juga satu kursi.

Dengan komposisi itu, Gerindra hanya menempatkan Abunyani di wakil ketua BPK. Sebelumnya, sejak 2019, Gerindra memegang jabatan ketua Komisi IV (M Khairil), sekretaris Komisi I (Budiyako) dan wakil ketua Komisi III (Bustami Yahya).

Dengan realitas itu, kata Faizal Riza, Fraksi Gerindra telah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan wakil ketua BK atas persetujuan Ketua DPD Partai Gerindra Sutan Adil Hendra.

“Sudah disampaikan kepada Ketua DPRD kemarin (Senin, red) untuk ditindaklanjuti. Dan itu merupakan sikap Fraksi Gerindra. Dan sudah berkoordinasi dengan DPD,” kata Faizal Riza.

Tanpa jabatan di AKD, kata dia, politisi Gerindra di DPRD tak akan terhalang dalam menyampaikan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya. Seba, keputusan di DPRD berdasarkan suara terbanyak.

Gerindra akan tetap mengkritisi kebijakan-kebijakan Gubernur Jambi. “Kami akan bekerja maksimal untuk memastikan program-program yang ada berjalan sesuai ketentuan dan aturan,” cetusnya.

Apakah itu berarti Gerindra akan menjadi oposisi? “Kita tidak mengenal istilah oposisi. Kalau misalnya ada yang menafsirkan oposisi, ya silahkan. Yang jelas kami mengkritisi setiap program Gubernur yang dinilai bertentangan dengan dan tidak berpihak kepada masyarakat,” tegasnya.

Apakah dengan mundur dari wakil ketua BK, Gerindra tetap menerima hasil perombakan AKD secara keseluruhan?

“Kita tidak bisa berbicara soal menerima tau tidak menerima lagi karena telah diputuskan. Biasa dalam politik kita kalah. Tapi kalah terhormat lebih baik dari pada mengkhianati kawan. Itu prinsip. Menang bersama, kalah terhormat,” sindirnya.

Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto belum mengeluarkan tanggapan soal mundurnya Gerindra dari jabatan wakil ketua BK.

Sedangkan Ketua Fraksi PAN Fadli Sudria yang baru diberi amanah menjabat Ketua Komisi IV membantah tuduhan yang menyebutkan tujuh fraksi mengkhianati Gerindra dan Demokrat. “Tidak benar. Kita membantah itu," ujarnya saat dijumpai, Selasa (12/4) malam.

Menurut Fadli Sudria, partai-partai lain tetap menghormati kolega mereka dari Gerindra. “Dengan memberikan wakil ketua BK, dan menolak. Itu merupakan sikap politik mereka,” katanya.

Fadli kembali menegaskan bahwa PAN dan partai-partai koalisi lainnya tidak merasa meninggalkan Gerindra. Hanya saja, kata dia, pembagian yang tidak merata membuat Gerindra merasa ditinggalkan.

“Kita ingin bersama membangun Jambi Mantap ini terutama sebagai fungsi pengawasan, penganggaran dan legislasi,” demikian Fadli.


Penulis: chy
Editor: Ikbal Ferdiyal/mrj



comments