Pengerukan Pelabuhan Tenam Tunggu Izin Menhub

JAMBI - Proses pengerukan sepuluh titik lokasi Sungai Batanghari di Pelabuhan Tenam, Kabupaten Batanghari masih menunggu izin dari Menteri Perhubungan (Menhub) RI.

Sebelumnya Gubernur Jambi Al Haris juga telah berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan, Dirjen Perhubungan Darat, dan Dirjen Perhubungan Laut membahas soal Pelabuhan Tenam tersebut.

Al Haris menjelaskan, prosesnya telah sampai untuk kepengurusan Surat Izin Kapal Keruk (SIKK). "Sudah siap semua, tinggal pengerukan," ujarnya.

Pengerukan di sepuluh titik lokasi pelabuhan itu nantinya akan menghabiskan anggaran sebesar Rp 110 miliar. Selanjutnya, jika proses pengerukan telah selesai, Pemprov Jambi akan segera melakukan uji coba dengan diawali dengan angkutan terlebih dahulu.

"Pak Menteri janji akan mengeluarkan surat izinnya secepat mungkin dan agar mereka (pihak ketiga) bisa beroperasi melakukan pengerukannya," kata Al Haris.

Untuk proses pengerukan sendiri diprediksi akan memakan waktu dua bulan lamanya. Al Haris pun berharap tahun ini pelabuhan Tenam tersebut dapat beroperasi sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya.

"Saya harap begitu. Saya harap kalau 2 bulan dikeruk langsung selesai, bulan agustus sudah mulai jalan," harap Al Haris.

Lalu, disampaikan Al Haris pihak ketiga juga telah menyiapkan jalan penghubung dari Mandiangin kabupaten Sarolangun menuju Tenam kabupaten Batanghari.

"Lebih kurang 70 km. Sudah mulai dibuka dan malah sudah ada izin ke saya untuk mulai kerja dan saya sudah instruksikan kepada dinas terkait untuk diberikan izin segera," ujar dia.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perhubungan Ismed Wijaya via ponsel menyebutkan proses pengerukan sungai Batanghari di Pelabuhan Tenam memang masih menunggu izin dari Kemenhub. Meski demikian pihak investor pun ternyata juga telah stanby, bahkan kapal keruk milik investor pun sudah siap.

"Iya semuanya berproses. Kalau keinginan Pemerintah Provinsi mintanya cepat, dukungan dari menteri sudah, waktu Pak Gubernur bertemu dengan Pak menteri dan investor," kata Ismed.

Upaya perizinan pun telah dilakukan dengan segera dengan melengkapi prosedur mutlak yang telah ditentukan Kemenhub yakni harus melengkapi Fisibility Study dan UKL UPL. "SOP dan prosedur harus kita lalui, FS dan izin lingkungan. Karena ini terkait limbah yang ada di dalam sungai itu," sebut Ismed Wijaya.

"Butuh persiapan, harus memiliki lokasi untuk pembuangan limbah yang berkemungkinan akan menimbulkan gunung-gunubg baru. Maka perlu persiapan lokasi mana yang akan ditunjuk," tambahnya.

Titik lokasi pengerukan terbanyak di Selat kecamatan Pemayung kabupaten Batanghari, dimana lokasi yang dikeruk tersebut merupakan lokasi yang dangkal dan memiliki sedimen yang terbentuk lebih cepat karena tumpukan endapan sungai dari Ulu.

Kata Ismed Wijaya, untuk anggaran pengerukan sepuluh titik lokasi itu ternyata menghabiskan anggaran sebesar Rp 112 miliar.

"Statemen dari pihak swasta waktu menjelaskan ke Pak Gubernur sebesar Rp 112 miliar. Tapi saya belum melihat proposalnya baru dari statemen oleh pihak swasta dan juga dipertegas oleh Pak Gubernur," demikian Ismed Wijaya.