DPRD Desak Percepatan Dumisake

 JAMBI – Lambannya progress program “Dua Miliar Satu Kecamatan” mendapat reaksi keras sejumlah kalangan. DPRD Provinsi Jambi meminta eksekutif mempercepat realisasi program yang ditujukan untuk peningkatan ekonomi masyarakat tersebut.

“Kita mendorong pemerintah melakukan percepatan. Saya berharap masing-masing OPD melakukan percepatan realisasi program tersebut,” ujar Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Pinto Jayanegara, Rabu (18/5).

Menurut Pinto, Gubernur Jambi Al Haris harus mengevaluasi para kepala OPD yang tidak mampu menterjemahkan dan merealisasikan program kerjanya, termasuk program Dumisake. “Gubernur harus evaluasi kepala OPD terkait,”  tegasnya.

Menurut Pinto, program Dumisake sebenarnya sudah berjalan. Hanya saja masing- masing OPD belum membuat laporan, sehingga realisasinya dianggap nol persen.

“Setelah kita cek, ada yang mengatakan (realisasi nol persen, red) itu tidak benar. Karena program sudah berjalan. Hanya saja barangkali laporan realisasinya yang belum masuk atau masih dalam proses,” kata dia.

Dia mencontohkan di Dinas Kesehatan dengan program Jamkesda-nya. Dari 76 ribu sasaran, sudah tercapai 72 ribu sejak Januari 2022.

“Barangkali pelaporannya yang belum. Pelaporan realisasi program itu yang belum masuk sehingga tetap dianggap nol,” ujarnya.

Yang kedua, juklak dan juknis pelaksanaan Dumisake yang masih dalam proses pembahasan. “Belum final, artinya mungkin itu yang menjadi penghambat. Nah untuk itu, ini harus dipercepat,” tambahnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Jambi Agus Pirngadi mengungkapkan bahwa realisasi anggaran Dumisake masih nol persen. 

“Untuk saat ini belum ada pencairannya, realisasinya  masih nol,” ungkapnya singkat, Selasa (17/5).

Kabid Perbendaharaan BPKPD Provinsi Jambi Fathurahman memastikan sejauh ini belum satu pun  OPD mengajukan pencairan dananya. “Realisasinya belum ada dari OPD karena OPD yang menjalankan juga belum mengajukan anggaran untuk dicairkan,” ujarnya.

Menurut Pinto, juklak dan juknis pelaksanaan di masing-masing OPD harus dituntaskan. Kemudian, realisasi program itu harus segera dilaksanakan karena ini sudah masuk Mei.

“Juli sudah semester II, sementara realisasi masih ada yang belum,” sebutnya.

Karena itu, Pinto mendorong Gubenur Jambi melalui Wakil Gubernur selaku pengawas, Biro Ekonomi, Asisten III dan Bappeda selaku koordinator bidang perencanaan pembangunan, harus melakukan percepatan. 

“Program ini harus didorong agar tercapai sesuai dengan target,” sebutnya.

Pengamat kebijakan pemerintah dari Universitas Jambi Citra Darminto mengatakan bahwa Dumisake memang sedang ditunggu masyarakat. Dia menilai, lambannya realisasi program ini disebabkan banyak OPD belum menguasai program tersebut.

Seharusnya, kata Citra, pada triwilun II Dumisake sudah mulai nampak kegiatannya. “Namun, jangankan realisasi, program-program apa yang akan dilakukan belum banyak masyakat yang tahu,” cetusnya.

Dia mencontogkan program beasiswa dan bantuan UMKM. Seharusnya saat ini masyarakat sudah mengetahui kapan pelaksaannya dan apa persyaratan.

“Ini harus disampaikan ke publik, apa-apa saja program Dumisake itu. Masyarakat harus tahu. Sehingga masyarakat bawah dapat merasakan manfaat atas program dumisake ini," tegasnya.

Menurut dia, program Dumisake semestinya transparan. Dia menyarankan Al Haris segera mengeluarkan peraturan gubernur untuk seluruh kegiatan Dumisake beserta skema perencanaan yang jelas dan terukur.