Senin, 15 Agustus 2022

Temuan Jumbo di RSUD dan Dinkes Provinsi Jambi

BPK Kembali Sebut PT EBN Langgar Perjanjian

Rabu, 25 Mei 2022 | 07:23:57 WIB


Penyerahan LHP atas LKPD Provinsi Jambi ke DPRD Provinsi Jambi.
Penyerahan LHP atas LKPD Provinsi Jambi ke DPRD Provinsi Jambi. / HO BPK

 JAMBI - Walau mendapat opini audit Wajar Tanpa Pangecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI, Pemerintah Provinsi Jambi tidak lepas dari sejumlah temuan. Temuan yang cukup besar dan kontroversial ada di RSUD Raden Mattaher dan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.

Temuan itu diketahui seusai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jambi 2021 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Selasa (24/5).

LHP diserahkan oleh staf ahli BPK Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak, didampingi Kepala BPK Perwakilan Jambi Rio Tirta kepada Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto dan Gubernur Jambi Al Haris.

“Tanpa mengurangi keberhasilan Pemprov Jambi, BPK RI masih menemukan beberapa permasalahan signifikan  yang harus segera ditindak lanjuti,” ujar Edward Ganda dalam sambutannya.

Salah satunya terkait PT Eraguna Bumi Nusa yang tidak menaati perjanjian dengan Pemprov dalam pengelolaan Pasar Angso Duo Baru. PT EBN disebut menyewakan dan menjual bangunan dan “menagih iuran kepada pedagang di Pasar Angso Duo Baru tanpa didukung Izin Pengelolaan dari Pemerintah Provinsi Jambi.”

Temuan kedua terkait realisasi belanja BLUD RSUD Raden Mattaher yang tidak melalui mekanisme Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp 3,97 miliar dan realisasi belanja yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 5,24 miliar.

Diketahui, ada pertanggungjawaban yang belum lengkap sebesar Rp 2,35 miliar dan belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp 2,88 miliar. “Yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp 2,88 miliar,” ungkap Edward Ganda.

Temuan ketiga dalah kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pada 32 paket belanja sebesar Rp 1,69 miliar. Termasuk di dalamnya belanja pemeliharaan dan modal gedung dan bangunan, hibah, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan serta belanja tidak terduga (BTT).

Yang keempat adalah realisasi BTT Covid-19 pada Dinas Kesehatan yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp 0,27 miliar dan kelebihan pembayaran tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 1,35 miliar.

Dari penelusuran Metro Jambi sebagian kegiatan di RSUD Raden Mattaher yang menjadi temuan dilaksanakan saat rumah sakit tersebut dipimpin oleh dr Fery Kusnadi Sp.Og. Demikian pula temuan di Dinas Kesehatan juga terjadi di masa kepemimpinannya.

Sekadar mengingatkan, sebelum dilantik sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi pada 22 Novemver 2021, Fery adalah Direktur RSUD Raden Mattaher sejak Februari 2020.

Dihubungi Metro Jambi, Fery mengakui adanya sejumlah temuan tersebut. Namun, dia mengaku sudah menyelesaikannya dengan Inspektorat Provinsi Jambi. “Sudah di inspektorat dan sudah diselesaikan,” ujarnya.

Namun, saat ditanya lebih lanjut Fery meminta media ini menanyakan ke Inspektorat. “Verifikasi inspektorat, Bang. Kita menunggu arahan Inspektorat Provinsi,” elaknya.

Seorang sumber menyebut, Fery mengembalikan miliaran dana ke kas daerah sebelum LHP diterbitkan. Informasi yang beredar, Gubernur Al Haris juga sempat risau dengan banyaknya temuan di RSUD dan Dinkes karena bisa mempengaruhi opini BPK.

Berbicara kepada media usai menerima LHP, Al Haris menyebut Pemprov Jambi tak perlu bangga dengan WTP karena memang masih banyak temuan. “Kita harus kembali menyusun laporan keuangan terbaik ke depannya,” kata Haris.

Ditanya soal PT EBN, Haris menjawab akan segera menindaklanjutinya. “Nanti kita rapatkan. Memang itu belum clear dari kemarin,” jawabnya.

Menurut Al Haris, persoalan PT EBN juga ada pada Pansus BOT DPRD Provinsi Jambi. Karena itu, Pemprov akan bekerja sama dengan pansus untuk menyelesaikannya. “Nanti kita gabungkan dari Pansus Dewan, catatan BPK, baru kita rekomendasi,” jelas Haris.

Bersamaan dengan penyerahan LHP atas LKPD, BPK juga menyerahkan LHP kinerja terkait penanggulangan kemiskinan oleh Pemprov Jambi pada 2021.


Penulis: Joni Rizal/Pratiwi Resti Amelia
Editor: Joni Rizal/Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments