Kamis, 11 Agustus 2022

Bahas Temuan BPK, DPRD Panggil TAPD

Aktivis Antikorupsi Desak Usut Temuan Rp 10,8 M di Dinkes dan RSUD

Senin, 30 Mei 2022 | 07:00:38 WIB


Penyerahan LHP atas LKPD Provinsi Jambi dari BPK ke DPRD Provinsi Jambi.
Penyerahan LHP atas LKPD Provinsi Jambi dari BPK ke DPRD Provinsi Jambi. / HO BPK

 JAMBI - DPRD Provinsi Jambi mendorong Pemprov menindaklanjuti empat temuan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jambi sesuai waktu yang ditentukan. Di sisi lain, aktivis antikorupsi mendesak aparat penegak hukum menyelidiki indikasi penyelewengan di balik temuan tersebut.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jambi Muhammad Juber mengungkapkan, begitu menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK pada Selasa (24/5) lalu, pihaknya menggelar rapat komisi. Komisi II menegaskan kepada seluruh OPD terkait untuk menindaklanjuti temuan BPK.

“Apabila hasil LHP tersebut tidak ditindaklanjuti sesuai aturan, dengan waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada OPD dan rekanan terkait, bisa saja ini jadi pintu masuk bagi APH (aparat penegak hukum),” ujar Juber kepada Metro Jambi, Minggu (29/5).

Lazimnya temuan BPK, kata Juber, ada dua hal yang harus ditindaklanjuti, yaitu pengembalian dana yang menjadi temuan dan penyelesaian administrasi. Ada waktu 60 hari bagi OPD terkait untuk melakukan kedua hal tersebut.

Dalam LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jambi, BPK mencatat empat temuan penting. Salah satunya, PT EBN tidak menaati perjanjian yang telah disepakati dengan Pemerintah Provinsi Jambi dalam pengelolaan Pasar Angso Duo Baru.

PT EBN disebut “menagih iuran kepada pedagang di Pasar Angso Duo Baru tanpa didukung Izin Pengelolaan dari Pemerintah Provinsi Jambi”.

Temuan kedua adalah realisasi belanja BLUD RSUD Raden Mattaher tidak melalui mekanisme Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp 3,97 miliar. Ada pula realisasi belanja yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 5,24 miliar.

Rinciannya, pertanggungjawaban yang belum lengkap sebesara Rp 2,35 miliar dan belum dipertanggungjawabkan Rp 2,88 miliar. BPK menyebut, temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp 2,88 miliar.

Temuan lainnya terkait pembayaran atas kekurangan volume pada 12 paket belanja di OPD lainnya dengan nilai  Rp 1,69 miliar.

Terakhir, realisasi belanja tidak terduga Covid-19 pada Dinas Kesehatan belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp 0,27 miliar dan kelebihan pembayaran yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 1,35 miliar.

Dari penelusuran Metro Jambi sebagian kegiatan di RSUD Raden Mattaher yang menjadi temuan BPK itu dilaksanakan saat rumah sakit tersebut dipimpin oleh dr Fery Kusnadi SpOg. Demikian pula temuan di Dinas Kesehatan, juga terjadi di masa kepemimpinannya.

Sebelum dilantik sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi pada 22 November 2021, Fery adalah Direktur RSUD Raden Mattaher sejak Februari 2020. Total temuan di dua instansi tersebut adalah Rp 10,83 miliar.

Dihubungi Metro Jambi, Fery mengakui adanya sejumlah temuan tersebut. Namun, dia menyatakan sudah menyelesaikannya dengan Inspektorat Provinsi Jambi. “Sudah di inspektorat dan sudah diselesaikan,” ujarnya melalui pesan WhatsApp.

Namun, saat ditanya lebih lanjut Fery meminta media ini menanyakan ke Inspektorat. “Verifikasi inspektorat, Bang. Kita menunggu arahan Inspektorat Provinsi,” elaknya.

DPRD Provinsi Jambi sendiri hari ini, Senin (30/5), akan kembali rapat untuk tindak lanjut temuan BPK itu. Menurut juber, rapat digelar DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jambi.

“Tugas kami adalah mengawal dan mengingatkan Pemprov dan jajaranya agar hasil LHP BPK tersebut segera dan benar-benar ditindaklanjuti sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan BPK RI No 02 Tahun 2017,” pungkas Juber.

Aktivis antikorupsi dari LSM Sembilan, Jamhuri, menilai bahwa rapat DPRD dan TAPD hanya seremonial belaka. Akan lebih baik, kata dia, Dewan melaporkan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum.

“Apa yang akan dihasilkan dari rapat yang diselenggarakan Dewan? Hasilnya nanti mau diapakan?” tanyanya, sinis. Dewan, kata dia, harus jeli dan membuka mata lebar-lebar atas temuan-temuan tersebut.


Penulis: Pratiwi Resti Amalia/Joni Rizal
Editor: Joni Rizal/Ikbal



comments