Senin, 3 Oktober 2022

Presiden Tidak Pro Petani

Harga TBS Sawit Anjlok Hingga Rp 600 per Kg

Rabu, 18 Mei 2022 | 07:00:01 WIB


Unjuk rasa petani sawit di kantor Bupati Tanjungjabung Timur (Tanjabtim), Selasa (17/5)
Unjuk rasa petani sawit di kantor Bupati Tanjungjabung Timur (Tanjabtim), Selasa (17/5) / Metrojambi.com

 JAMBI - Aksi unjuk rasa digelar bersamaan oleh para petani sawit di sejumlah kota dalam Provinsi Jambi, Selasa (17/5). Tuntutan mereka sama: mendesak Presiden Jokowi membuka kembali kran ekspor crude palm oil (CPO) beserta turunannya dan minyak goreng.

Aksi berlangsung setidaknya di tiga kota dalam Provinsi Jambi, yakni di Bangko, Kabupaten Merangin; Muarabungo, Kabupaten Bungo; dan Muarasabak, Kabupaten Tanjungjabung Timur. Aksi digelar bersamaan dengan massa yang lebih besar di Jakarta.

Reporter Metro Jambi di Muarabungo, Khairul Fahmi, melaporkan bahwa aksi massa  tersebut merupakan bagian dari gerakan nasional petani sawit menyikapi anjloknya harga tandan buah segar (TBS) akibat kebijakan Presiden Jokowi yang menyengsarakan petani.

Aksi dilakukan oleh puluhan orang, dengan mendatangi Kantor Bupati Bungo di Rimbotengah. Mereka meminta Bupati Bungo menyampaikan ke Presiden Joko Widodo agar mencabut larangan ekspor CPO beserta turunannya dan minyak goreng.

“Kebijakan larangan ekspor itu tidak berpihak kepada para petani sawit,” tegas Sekretaris Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Bungo Joni Iskandar dalam orasinya.

Dia juga meminta Bupati Bungo Mashuri memerintahkan dinas terkait menindak pengusaha pabrik kelapa sawit (PKS) yang menurunkan harga tanpa koordinasi dengan pemerintah hingga jauh di bawah ketetapan.

“Kami minta Bupati mengirim surat kepada Presiden untuk menyampaikan tuntutan kami pada hari ini,” tambah Joni Iskandar.

Joni menjelaskan, harga TBS sawit di Bungo sangat rendah sejak berlakunya larangan ekspor CPO dan minyak goreng. Larangan itu dikeluarkan Jokowi beberapa pekan lalu untuk menjaga kebutuhan dan kestabilan harga minyak goreng dalam negeri.

Faktanya, harga minyak goreng tetap tinggi, sementara harga TBS sawit terus anjlok. “Di daerah lain harga TBS ada yang di atas Rp 2.000 per kg. Sementara di Bungo masih banyak PKS yang mengambil di bawah Rp 2.000 per kg,” tutur Joni Iskandar.

Asisten II Setda Bungo Saiful Azhar yang menyambut kedatangan massa aksi menyebut Pemkab Bungo mendukung tuntutan para petani sawit. Katanya, Pemkab akan menindaklanjutinya.

“Kita sangat mengapresiasi aksi Apkasindo ini. Dalam waktu dekat kita akan segera menyurati para PKS dan Presiden,” ungkap Saiful Azhar.

Dari Muarasabak, reporter Metro Jambi Nanang Suratno melaporkan, puluhan petani sawit, buruh dan toke pengepul menggeruduk Kantor Bupati Tanjabtim.  Koordinator aksi, Muhammad Darwis, menyebutkan harga TBS sawit turun antara 50-70 persen.

Karena itu, dia meminta Bupati Tanjabtim menyampaikan ke Presiden Joko Widodo agar bisa meninjau ulang kebijakan larangan ekspor CPO dan minyak goreng.

“Imbas dari kebijakan pelarangan ekspor itu berdampak ke harga TBS di tingkat petani. Jika sebelumnya harga di petani berkisar Rp 3.000 per kg, sekarang hanya tinggal Rp 600-700 per kg,” kata Darwis.

Menurut dia, masyarakat Tanjabtim sangat terdampak oleh kebijakan Presiden. Karena itu, mereka berharap kran ekspor kembali dibuka.

Dengan harga TBS sawit Rp 600-700 per kg, sebagian petani justru tak bisa menjual hasil panen mereka. Penyebabnya, banyak ramp dan pabrik tutup karena memiliki stok yang melimpah dan tangki penampungan tidak memadai.

“Jika petani memaksakan menjual sendiri ke pabrik, banyak memakan biaya dan tidak sesuai dengan jumlah panen yang hanya 100-200 kg,” sebutnya.

Para pengunjuk rasa juga meminta Bupati memerintahkan kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Tanjabtim menginvestigasi ke bawah setelah menetapkan harga TBS. Katanya, banyak PKS membeli dengan harga yang tidak sesuai ketetapan pemerintah.

“Kami juga meminta kepada Bupati agar mendukung pendirian pabrik kelapa sawit  dan pabrik minyak goreng di Tanjabtim," tambahnya.

Sekda Tanjabtim Sapril menyatalan segera menyampaikan tuntutan pengunjuk rasa ke  pemerintah pusat sesuai prosedur.

“Terkait permintaan pembangunan pabrik, saat ini di Tanjabtim sudah ada tiga PKS. Idealnya lima PKS. Akan tetapi untuk pembangunan pabrik itu tidak serta-merta bisa langsung, harus melalui proses,” terangnya.

Namun, tambah dia, Pemkab Tanjabtim sangat terbrka dengan investor yang mau masuk. “Semua hal sepanjang sesuai ketentuan akan kita permudah. Tidak ada yang kita persulit,” sambung Sekda.


Penulis: mrj
Editor: Ikbal Ferdiyal/mrj


TAGS:


comments