Kamis, 11 Agustus 2022

Pemerintah Pusat Diminta Percepat Pembangunan Jalan Tol di Jambi

Minggu, 05 Juni 2022 | 11:38:20 WIB


Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Faizal Riza
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Faizal Riza / dok/Metrojambi.com

JAMBI – Pembangunan jalan tol di wilayah Provinsi Jambi saat ini masih dalam proses pembebasan lahan. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Faizal Riza meminta agar Pemerintah Pusat melakukan percepatan terhadap pembangunan jalan tol tersebut.

"Di Jambi belum ada kegiatan konstruksi, masih tahap pembebasan lahan dan penentuan lokasi. Nah, untuk pembayaran ganti rugi lahan juga belum diselesaikan, artinya masih stagnan," ujar dia, Minggu (5/6/2022).

Lambannya pembangunan jalan tol di Jambi disebabkan oleh anggaran pembebasan lahan yang belum kunjung dikucurkan oleh Pemerintah Pusat. Alhasil proses konstruksi pun belum juga dimulai.

"Pemprov sudah maksimal, sekarang tinggal menunggu biaya pembebasan lahan saja. Nah, itu dana dari pusat, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)," sebut Faizal Riza.

Dengan demikian ia meminta Pemerintah Pusat untuk segera melakukan percepatan pembangunan. "Dibanding provinsi lain, saat ini Jambi mengalami keterlambatan dalam pembangunan jalan tol itu," ujarnya.

Sementara, jalan tol sendiri dibutuhkan untuk proses distribusi komoditi asal Jambi. Tentunya, dengan adanya infrastruktur tersebut berpengaruh pada peningkatan perekonomian.

"Kita sudah nyatakan bersama Gubernur juga, agar Pemerintah Pusat melakukan percepatan pembangunan. Dan terus terang kita kecewa." tutupnya.

Sama halnya dengan apa yang diharapkan Dewan, ternyata Pemprov Jambi juga meminta agar pemerintah pusat melakukan percepatam pembangunan. Bukti nyata bahwa progres pembangunan belum terlihat.

Gubernur Jambi Al Haris juga telah melakukan pertemuan dengan kementerian, saat ini titik-titik yang akan dilewati ruas tol tersebut telah selesai dan tinggal proses ganti rugi oleh pemerintah pusat. Namun, sampai saat ini belum ada proses ganti rugi.

"Kita mendorong percepatan pembangunan ruas jalan tol ini di Jambi, kita juga mendesat pemerintah pusat," kata Al Haris sebelumnya.

Ternyata lambatnya proses pembayaran ganti rugi tersebut disebabkan karena terdapat konflik atau permasalahan lahan di wilayah Betung. Sehingga akan berdampak pada pembayaran ganti rugi di Jambi.

"Makanya kita minta kepada kementerian agar untuk yang di Jambi segera di bayarkan proses ganti untungnya, sehingga nanti tak menjadi persoalan," ujarnya.

Al Haris pun juga mendesak Kementerian soal percepatan pembayaran pembebasan lahan, khususnya di ruas tol Betung ke Tempino Provinsi Jambi. Sebenarnya, kata dia ini sudah selesai semua khusus di bagian Jambi, namun di bagian Betung, Sumatera Selatan masih ada yang belum diselesaikan.

"Di sana ada yang masih belum mendapatkan persetujuan dari pemilik lahan di Sumatera Selatan," sebutnya.

Untuk diketahui, diwilayah Tempino Provinsi Jambi sudah disiapkan anggaran sebesar Rp 82 miliar untuk pembebasan lahan di wilayah Betung.

"Sumatera Selatan belum selesai, menjadi hambatan untuk pembayaran di Jambi. Setelah saya koordinasi dengan pusat, jika di Sumatera Selatan masih belum bisa penyelesaian lahannya, maka di Jambi belum bisa dibayarkan," demikian Al Haris.


Penulis: Pratiwi Resti Amalia
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments