Minggu, 4 Desember 2022

Temuan BPK di Dinas PUPR Merangin Rp 5,95 M

Selasa, 31 Mei 2022 | 06:56:07 WIB


Ilustrasi
Ilustrasi /

 BANGKO - Pemkab Merangin kembali meraih penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk keenam kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jambi. Namun, bukan berarti penggunaan anggaran di daerah ini bebas dari temuan.

Dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang baru diserahkan ke DPRD dan Bupati Merangin, BPK mencatat temuan senilai Rp 5,95 miliar di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Temuan itu berupa kekurangan volume pada sembilan paket pekerjaan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan.

Hanya saja, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Merangin Yadi Novianto mengaku belum mengetahui adanya temuan tersebut.

“Wah, kami belum terima pemberitahuan itu. Biasanya kalau ada temuan nanti ada surat dari Inspektorat. Kalau sekarang, saya belum terima,” ujar Yadi, Senin (30/5).

Hal senada diutarakan oleh Sekretaris Dinas PUPR Joko Ardiawan. “Belum ada suratnya (dari Inspektorat, red). Biasanya dari BPK turun ke Bupati terus ke Inspektorat baru ke OPD,” singkatnya.

Terpisah, Inspektur Inspektorat Merangin Hatam Tafsir membenarkan adanya temuan tersebut. Namun, Ia mengaku belum bisa memberikan komentar lebih jauh lantaran temuan BPK itu baru diterimanya.

“Ini bundelnya masih di meja saya. Baru saya terima. Saya saja belum membaca secara keseluruhan,” ujar Hatam.

“Soal temuan di PUPR itu memang ada. Tapi, saya belum bisa menjelaskan secara detail. Sebab, berkas ini baru mau Saya naikkan ke Bupati. Nanti dari Bupati, baru kita sampaikan ke OPD terkait,” sebut Hatam.

Informasi yang dihimpun, enam dari sembilan titik temuan BPK di Dinas PUPR Merangin itu adalah pekerjaan proyek yang didanai utang dari PT SMI. Di antaranya, pekerjaan jalan Simpang Sumber Agus menuju arah Sari Sembilan Batas Tebo dan Jalan Simpang Danau Pauh menuju Rantau Kermas.

Selanjutnya, jalan dari Muara Jernih ke Muara Kibul, jalan Desa Sakai menuju Rantau Limau Kapas, jalan Pulau Layang ke Desa Nalo Gedang dan jalan Desa Rasau menuju Tambang Emas.

Selain temuan tersebut, BPK juga menemukan adanya kelebihan standar harga satuan barang dan jasa paa kegiatan kasa konsultasi senilai Rp 420 juta pada tujuh SKPD.


Penulis: Ivan
Editor: Joni Rizal


TAGS:


comments