Kamis, 11 Agustus 2022

Edi Purwanto Ingin DPRD Provinsi Jambi Juga Dilibatkan

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:47:44 WIB


Edi Purwanto, Ketua DPRD provinsi Jambi
Edi Purwanto, Ketua DPRD provinsi Jambi / dok/Metrojambi.com

JAMBI- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menyetujui draft Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pemekaran sejumlah provinsi di Indonesia. Adapun kelima provinsi yang bakalan dimekarkan adalah sebagai berikut provinsi Sumatera Barat, Jambi, Riau, NTB, dan NTT.

Untuk diketahui, dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Komite I DPD RI terkait pandangan mini fraksi terhadap RUU Lima Provinsi, Sumatera Barat, Jambi, Riau, NTB, dan NTT telah disetujui dan akan di bawah ke pembicara tingkat II guna pengambilan keputusan rapat paripurna DPR RI.

Menanggapi demikian, DPRD Provinsi Jambi pun ingin ikut terlibat atas UU tersebut. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD provinsi Jambi Edi Purwanto saat dikonfirmasi, Minggu (26/6/2022).

"Saya juga berharap DPRD Provinsi Jambi juga dapat dilibatkan," harap Edi Purwanto.

Menurut Edi Purwanto, dengan adanya rancangam UU tentang pemekaran 5 provinsi ini, DPRD Provinsi juga sangat menyetujui. Dimana, terdapat kepastian hukum dan pendapatan daerah yang masih minim.

"Saya fikir setuju karena UU Provinsi Jambi masih mengacu kepada UU yang lama. Yakni UU No 12 tahun 1956, UU Darurat RI nomor 19 tahun 1957, UU RI no 61 tahun 1958, UU RI no 7 tahun 1965, UU no 54 tahun 1999 dan UU No 25 tahun 2008. Artinya dengan RUU Provinsi bisa dikompilasi jadi tidak terpisah guna kepastian hukum dan pendapatan daerah. Karena sampai saat ini APBD kita masih kecil," beber Edi Purwanto.

Dijelaskan Edi, ada pun perkembangan hukum pembentukan wilayah provinsi Jambi tersebut yakni Pertama, UU RI No 12 TAHUN 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten dalam lingkungan daerah provinsi Sumatera Tengah yakni kabupaten Merangin terdiri dari Tebo, Bungo Sarolangun dan kabupaten Merangin terdiri dari Batanghari dan Kota Jambi.

Kedua, UU Darurat RI No 19 tahun 1957 tentang pembentukan daerah- daerah tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau. Lalu ketiga, UU RI No 61 tentang 1958 tentang penetapan UU Darurat No 19 tahun 1957 tentang pembentukan daerah-daerah swatantra tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (lembaran negara tahun 1957 No 75 sebagai UU
- kabupaten Batanghari
- Merangin
- Kerinci
- Kota Jambi.

Keempat, UU RI No 7 tahun 1965 tentang pembentukan daerah tingkat II Sarolangun- Bangko dan daerah tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah UU no 12 tahun1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten di provinsi Sumatera Tengah
- Kabupaten Sarko
- Kabupaten Bute
- Kabupaten Tanjung Jabung

Kelima, UU No 54 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten Sarolangun, Tebo, Muaro Jambi, dan Tanjabtim sebagaimana tepah diubah dengan UU no 14 tahun 2000 tentang perubahan atas UU no 54 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten Sarolangun, Tebo, Muaro Jambi dan Tanjabtim.

"Lalu UU No 25 tahun 2008 tentang pembentukan Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi. Perlu dijadikan landasan dalam pembentukan UU Provinsi Jambi," pungkas Edi Purwanto.

Sementara itu Sekda Provinsi Jambi Sudirman menegaskan bahwa itu bukan pemekaran dalam artian menambah wilayah.

"Sumbar, Riau dan Jambi itu awalnya masih dalam naungan satu Undang- Undang yaitu UU No. 61 Tahun 1958 ttg Penetapan UU Darurat No 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumbar, Riau dan Jambi menjadi UU. Sekarang dari 1 UU itu dipecah menjadi 3 UU yaitu UU tentangProvinsi Sumbar, UU tentang Provinsi Riau dan UU tentang Provinsi Jambi. Begitu juga dengan NTB dan NTT yang tadinya dibentuk dengan 1 UU menjadi 2 UU yaitu UU tentang Provinsi NTB dan UU tentang Provinsi NTT," ujar Sudirman.


Penulis: Pratiwi Resti Amalia
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments