Minggu, 2 Oktober 2022

Delapan Usaha Batubara di Jambi Dilarang Beroperasi Selama 60 Hari

Selasa, 14 Juni 2022 | 07:25:52 WIB


Ilustrasi tambang batubara
Ilustrasi tambang batubara / Istimewa

JAMBI -  Kementerian ESDM akhirnya memberi sanksi delapan perusahaan batubara di Jambi karena melanggar ketentuan jam operasional dan muatan. Sanksi dikeluarkan oleh Dirjen Batubara dan Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaludin.

Sanksi yang diberikan berupa penghentian seluruh kegiatan selama 60 puluh hari ke depan. Selama itu, perusahaan diminta tetap mengelola keselamatan tambang dan aspek lingkungan hidup.

“Angkutan batubara milik Saudara... atau yang mengangkut batubara dari IUP Saudara melanggar ketentuan jam operasional dan/atau melanggar ketentuan muatan,” tulis Ridwan Djamaludin dalam surat bertanggal 12 Juni 2022 itu.

Baca juga : Polda Jambi dan Jajaran Tilang 245 Truk Batubara

Surat ditujukan kepada masing-masing direksi perusahaan yang dikenai sanksi. Sanksi diberikan setelah Kementerian ESDM menerima laporan dari Polda Jambi pada 8-9 Juni 2022.

Dalam salinan surat yang didapat Metro Jambi, ke delapan perusahaan yang diberi sanksi tersebut adalah PT Jambi Prima Coal, PT Bumi Bara Makmur Abadi, dan PT Sarolangun Prima Coal.

Lalu, PT Surya Global Makmur, PT Asia Multi Investama, PT Dinar Kalimantan Coal, PT Kurnia Alam Investama, dan PT Batu Hitam Sukses.

Baca juga: Pemprov Jambi Siapkan Sejumlah Alternatif Terkait Pengangkutan Batubara

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Ismed Wijaya menyatakan telah menerima salinan surat sanksi bagi delapan perusahaan tersebut. “Tadi pagi sudah diterima. Surat sanksi itu dari Dirjen Minerba,” ujarnya, Senin (13/6).

Menurut Ismed, laporan pelanggaran oleh delapan perusahaan itu adalah hasil pengawasan dan penindakan polres dan Polda Jambi.  “Sanksi semuanya sama, yaitu penghentian operasional seluruh kegiatan selama 60 hari,” jelasnya.

Menurut dia, sesuai SE Dirjen Minerba, bila ada perusahaan angkutan batubara melanggar, yang diberi adalah perusahaan tambangnya. Bukan perusahaan angkutannya.

Dia berharap perusahaan yang diberi sanksi mematuhi aturan yang ada. “Mereka berbenah dirilah, melakukan pembinaan terhadap perusahaan angkutan dan sopirnya. Intropeksi," tegasnya.

Sanksi ini juga merupakan implementasi penegakan SE Gubernur Jambi No SE No 1165/Dishub-3.1/V/2022 tentang Angkutan Batubara. Ini bukti pemerintah menjawab keluhan warga yang terganggu dengan aktivitas batubara.

SE Gubernur bertanggal 17 Mei 2022 tersebut antara lain mengatur jam operasional angkutan batubara. Pada poin 4 tertulis bahwa angkutan batubara dilarang beroperasi di jalan umum sebelum pukul 18.00 WIB.

Nyantanya, masih banyak truk batubara yang tidak mamatuhinya. Bahkan, ratusan warga Sridadi, Muarabulian, harus memblokir jalan pada Senin (6/6) lalu untuk membuat truk-truk tersebut berhenti melanggar aturan sekenanya.

Selain jam operasional, dalam SE tersebut Gubernur Al Haris juga mengatur kewajiban angkutan batubara menggunakan kendaraan yang tidak memakai BBM bersubsidi.

Gubernur juga meminta pemegang IUP wajib berkontrak dengan pengusaha angkutan yang berbadan hukum dan memberi nomor lambung pada setiap kendaraan.

Ketentuan lainnya: mengharuskan pemegang IUP dan pengusaha angkutan dengan TNKB luar Jambi (non BH), wajib mutasi ke Jambi.


Penulis: Pratiwi Resti Amalia/Joni Rizal
Editor: Joni Rizal



comments