Minggu, 2 Oktober 2022

RSUD Rekor Temuan BPK, Inspektorat Kumpulkan Para Kepala OPD Tagih Tindak Lanjut

Selasa, 21 Juni 2022 | 07:57:07 WIB


Ilustrasi
Ilustrasi /

 JAMBI - RSUD Raden Mattaher menjadi instansi yang mencatat temuan terbanyak oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jambi. Temuan ini menjadi bahasan serius dalam rapat di Inspektorat Provinsi Jambi, Senin (20/6).

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang salinannya didapat Metro Jambi, BPK mencatat sebanyak 28 temuan di lingkup Pemprov Jambi. Sebanyak 20 temuan terkait belanja.

Lima di antaranya di RSUD RM. Di antaranya yang mencolok adalah uang jaga malam bagi dokter, perawat dan pegawai lainnya di RSUD RM yang dibagi-bagi tanpa SK Gubernur Jambi. Jumlahnya Rp 3,4 miliar.

Manajemen RSUD RM mencairkan pendapatan di luar gaji itu hanya berdasarkan SK direktur. Ini melanggar Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan  Layanan Umum Daerah (BLUD).

Salah satu pasalnya menyebutkan bahwa pencairan uang yang masuk kategori remunerasi itu harus diatur dengan peraturan kepala daerah.

Kepala Bagian Umum dan Humas RSUD RM Zofran mengakui adanya temuan tersebut. Menurut dia, pencairan dilakukan merujuk ke kebiasaan manajemen sebelumnya. “BPK minta harus diatur dengan SK Gubernur,” ujarnya.

Dituding pihaknya telah menghabiskan uang negara tanpa dasar, dia menepisnya. “Kan ada SK direktur,” tambah Zofran yang ditemui di ruang kerjanya, Senin (20/6).

Temuan lain di RSUD RM terkait termite control, yakni pengendalian rayap. BPK mencatat adanya pengeluaran yang tidak sesuai sebesar Rp 139 juta dari harga Rp 186 juta.

Soal temuan ini, Zofran belum bisa memberikan penjelasan. Dia berjanji akan meminta laporan tindak lanjut (TL) temuan BPK ke staf lainnya. Katanya, laporan itu pernah disampaikan ke Komisi IV DPRD dan Inspektorat. “Besoklah,” ujarnya.

Dia juga belum bisa menjawab soal temuan lain dengan angka yang lebih besar lagi. Salah satunya, belanja BLUD yang tidak melalui mekanisme surat perintah pencairan dana (SP2D) sebesar Rp 3,9 miliar dan belanja tidak sesuai ketentuan Rp 5,2 miliar.

Pergub Nomor 34 Tahun 2013 tentang  Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi mensyaratkan pengeluaran belanja harus dengan SP2D.

Pengakuan Kabag Keuangan RSUD RM, mekanisme belanja rumah sakit itu mengacu kepada kebiasaan dan kebijakan yang sudah berlaku dari tahun sebelumnya: Setiap pengeluaran belanja menggunakan SP2D.

Namun, saat memeriksa pembukuan rumah sakit tersebut, auditor BPK menemukan pembayaran kepada pihak ketiga melalui cek sebesar Rp 3,97 miliar. Dengan pembayaran melalui cek, maka otorisasi berjenjang tidak dilaksanakan.

Sedangkan belanja Rp 5,2 miliar dianggap tidak wajar dan tidak akuntabel sehingga berpotensi merugikan keuangan daerah. Ini terjadi karena otorisasi kuitansi dan dokumen pendukung pencairan tidak tidak memadai. 

Dengan temuan jumbo tersebut, RSUD RM menjadi rekor temuan BPK pada tahun ini.

Dalam rapat pembahasan tindak lanjut temuan BPK di Inspektorat kemaren, diketahui bahwa semua OPD yang menjadi temuan BPK diberi batas waktu sampai hari ini, Selasa (21/6), untuk memfinalkan tindak lanjut.

Kepala Inspektorat Provinsi Jambi Agus Herianto yang dijumpai Metro Jambi usai rapat mengatakan, Wagub Abdullah Sani memerintahkan seluruh OPD terkait menyelesaikan temuan besok.

“Yang seyogyanya tidak sulit, harus dituntaskan. Maka, tadi sudah disepakati besok,” kata dia. Bila tidak selesai, tambah dia, Inspektorat tidak sungkan memberikan peringatan.

Disinggung soal temuan di RSUD RM, Agus menyebutkan tidak ada pengecualian. Bahkan, dia meminta semua OPD juga menyelesaikan temuan-temuan tahun-tahun sebelumnya. 

“Walau pun saat itu pejabatnya bukan yang sekarang, kita sepakati pejabat yang sekarang tetap memberikan teguran kepada pejabat terkait di bawahnya,” ujarnya.

Sekretaris Banggar DPRD Provinsi Jambi Akmaludin mengapresiasi upaya Pemprov Jambi menyelesaikan tindak lanjut dari temuan BPK. Batas waktu yang diberikan BPK RI sendiri adalah 60 hari sejak penyerahan LHP pada 24 Mei 2022 lalu.

“Kita apresiasi pemprov Jambi. Namun kita tetap sama dengan hasil rapat di Banggar lalu, bahwa seluruh temuan, baik itu administrasi atau lainnya, harus diselesaikan,” katanya.


Penulis: Joni Rizal/Pratiwi Resti Amalia
Editor: Joni Rizal


TAGS:


comments