Senin, 15 Agustus 2022

Tunggakan PT EBN Jadi Rp 13 M

Ansori: Izin Pengelolaan dari Pemprov Belum Keluar

Kamis, 30 Juni 2022 | 08:48:39 WIB


Ilustrasi
Ilustrasi /

 JAMBI – Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jambi menyebut tunggakan PT Eraguna Bumi Nusa (EBN), pengelola Pasar Angso Duo Baru, naik menjadi Rp 13,3 miliar. Jumlah ini termasuk denda karena telat bayar.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemprov Jambi, BPK menyebut tunggakan PT EBN itu berupa kewajiban pokok dan denda sejak 2018.

“Piutang kerja sama BGS Pasar Angso Duo Baru (PT EBN)  sebesar Rp 13,36 miliar, naik Rp 3 miliar atau 27,09 persen dibandingkan saldo per 31 Desember 2020,” tulis BPK dalam LHP 2022.

Tunggakan tersebut muncul karena PT EBN tidak memenuhi kewajiban membayar kontribusi dan denda sesuai perjanjian kerja sama pola bangun- guna-serah (BGS) dengan Pemprov. Pemprov menyediakan lahan Pasar Angsoduo baru, PT EBN membangun dan mengelola.

Dari data-data yang dibeber BPK, utang PT EBN ke Pemprov per 2020 sebesar Rp 10,3 M. Dalam laporan audit 2021, tunggakan ini sudah mencuat sampai membuat DPRD Provinsi Jambi membentuk panitia khusus (pansus).

Dalam perkembangannya, PT EBN mengangsur sebesar Rp 2 miliar dalam dua kali pembayaran. Namun, utang PT EBN kian menggunung karena masih ada denda dan kontribusi 2021 yang juga belum dibayar.

Rinciannya, denda uang muka konstruksi 2021 sebesar Rp 12,9 juta dan denda tahapan konstruksi 2021 sebesar  Rp 122,3 juta. Lalu, ada denda pokok kontribusi 2018 sebesar Rp 447,4 juta, denda pokok 2019 Rp 845,3 juta,  dan enda pokok 2020 Rp 886,7 juta.

Walau melakukan pembayaran atas tunggakan lama, PT EBN kembali menunggak kontribusi pokok 2021 sebesar Rp 2,56 miliar. Sehingga muncul lagi utang atas denda sebesar Rp 156,7 juta.

Kabag Humas PT EBN Ansori Hasan menyatakan ada perbedaan pandangan antara PT EBN dengan Pemprov Jambi. Dia menjelaskan, dalam perjanjian kerja sama ada pasal soal kewajiban.

Dalam Pasal 25, jelas dia, PT EBN memenuhi kewajiban  kontribusi dalam tiga tahap. Pertama, tahap uang muka yang sudah dibayar  Rp 1,5 miliar. Kedua, tahap pembangunan, juga sudah dibayar sekitar Rp 4 miliar.

Dan ketiga masuk ke tahap pengelolaan. Dalam kewajiban pengelolaan ini, kata dia, terhitung kewajiban PT EBN sebesar Rp 10 miliar.

Dalam Pasal 25 itu, tambah dia, tertulis bahwa kontribusi untuk tahap pengelolaan dapat dibayar setelah turunnya izin pengelolaan. “Ternyata sampai saat ini izin pengelolaan belum keluar,” ujarnya.

Menurut Ansori, walau bertahun-tahun beroperasi, PT EBN tidak diizinkan memungut biaya apa pun karena terkendala izin pengelolaan. Sehingga PT EBN merugi.

“Kami nombok, mulai dari kebersihan, air, listrik dan keamanan. Kami semua yang menanggung selama 23 bulan. Sehingga, jika ditotalkan berjumlah Rp 6 miliar,” katanya.

Ansori mengakui, PT EBN baru mendapat izin operasional dari Wali Kota Jambi pada 2019. Sedangkan BPK mengungkapkan bahwa PT EBN baru mengajukan surat permohonan izin pengelolaan pada 8 November 2021.

Kerja sama antara Pemprov Jambi dengan PT EBN dengan pola BGS Pasar Angso Duo Baru tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 06/PK.GUB/PU/2014 dan Nomor 008/VI/EBN/PKS/2014 tanggal 09 Juni 2014.

Perjanjian itu diubah dengan Adendum Pertama Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 644/09/Setda.PKS/X/2018 dan Nomor 09/X/EBN/PKS/2018 tanggal 11 Oktober 2018.

Sejak 2018, PT EBN menunggak pembayaran kontribusi sehingga BPK  memerintahkan Pemprov menagih serta menindak PT EBN karena wanprestasi. “Namun, tindak lanjutnya masih belum sesuai atau selesai,” tulis BPK.


Penulis: Joni Rizal/Pratiwi Resti Amalia
Editor: Joni Rizal


TAGS:


comments