Adu Visi dan Misi Heri S Mohza Vs Nilwan Yahya

JAMBI - Heri S Mohza dan Nilwan Yahya telah ditetapkan oleh DPRD Merangin sebagai Calon Wakil Bupati Merangin untuk sisa jabatan hingga tahun 2023.

 Keduanya pun telah melakukan pencabutan nomor urut. Politisi Golkar Heri S  Mohza memperoleh nomor urut 1 dan politisi PPP, Nilwan Yahya dengan nomor nurut 2. Pemilihan Wabup ini akan digelar pada 8 Agustus mendatang.

 Keduanya telah telah menyampaikan visi dan misi dalam rapat paripurna DPRD Merangin, Kamis (08/08). Berikut adu visi dan misi kedua calon Wabup Merangin, Heri S Mohza dan Nilwan Yahya :

Heri S Mohza, Nomor Urut 1

Visi: Mewujudkan "Merangin Mantap Unggul Bidang Pertanian dan Pariwisata 2023"

Misi:

1) Menjamin terciptanya kerjasama, harmonisasi dan transparansi dengan Bupati Merangin dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Wakil Kepala Daerah.

2) Memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam pelaksanaan pemerintahan.

3) Sebagaimana amanat UU Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 2 " Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD". Artinya, menjadi penting untuk memaksimalkan sinergitas harmonisasi dan transparansi dengan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Merangin dalam merencanakan dan melaksanakan Program kerja pemerintah.

Program Kerja:

1) Melakukan pengawasan implementasi kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan dan objek belanja sub kegiatan melalui pengawasan maupun sistem pengawasan elektronik (E-Controling Police).

2) Melakukan Evaluasi implementasi kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan dan objek belanja sub kegiatan secara rutin.

3) Menyusun dan melaksankn program-program dan kebijakan selaku ex Officio Wakil Kepala Daerah sebagai Kepala Badan/Lembaga yang sinkron dan mendukung pencapaian Visi "Merangin Mantap Unggul Bidang Pertanian dan Pariwisata 2023".

Nilwan Yahya, Nomor Urut 2 

Visi dan misi saya lahir dari adanya pemetaan terhadap isu strategis di Kabupaten Merangin diantaranya: 1) Tingginya angka kemiskinan, 2) rendahnya kualitas layanan kesehatan, 3) Rendahnya kualitas pendidikan dan pelestarian budaya, 4) Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan dasar, 5) Kedaulatan pangan, 6) Daya saing ekonomi dan wisata, 7) Geopark Nasional Merangin Jambi, 8) Degradasi dan deforestasi, 9) Sanitasi dan pencemaran lingkungan, 10) Infrastruktur penunjang, 11) Kesetaraan Gender, 12) Peningkatan tata kelola pemerintah.

Atas dasar pemetaan itu, maka Visi yang saya usung adalah "Melanjutkan Pembangunan Merangin Emas Menuju Merangin Mantap Unggul Bidang Pertanian dann Pariwisata 2023".

Misi:

1) Mengembangkan perekonomian daerah berbasis sumber daya bidang pertanian, perikanan dan pariwisata.

2) Mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing.

Program prioritas:

1) Bidang Pertanian: Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, penanggulangan dan pengendalian bencana pertanian serta pengendalian kesehatan hewan.

2) Bidang Pariwisata: Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, pemasaran dan pengembangan budaya.

3) Bidang Infrastruktur: Program penyelenggaraan jalan, pengelolaan sumber daya air (SDA), pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, pengembangan dan pengelolaan sistem drainase, pengembangan permukiman, penataan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, kawasan permukiman, serta peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum.

4) Bidang Kesehatan: Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, penyediaan kebutuhan farmasi, alat kesehatan dan makan minum.

5) Bidang Pendidikan: Pengelolaan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan.

6) Bidang Pemberdayaan Perempuan: Program penyetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

7) Bidang Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik: Penyelenggaraan dan pelayanan publik, pengawasan, perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan pendapatan daerah, kepegawaian daerah dan pengembangan sumber daya manusia.