Kamis, 29 September 2022

Usut Dugaan Korupsi Program Transmigrasi, Kejaksaan Minta Keterangan Mantan Bupati Muarojambi

Rabu, 17 Agustus 2022 | 17:20:34 WIB


Burhanuddin Mahir (kiri) bersama Penjabat Bupati Muarojambi, Bachyuni Deliansyah.
Burhanuddin Mahir (kiri) bersama Penjabat Bupati Muarojambi, Bachyuni Deliansyah. / Metrojambi.com

SENGETI – Kejaksaan Negeri (Kejari) Muarojambi sedang mengusut dugaan korupsi pada progam transmigrasi di Desa Gambut Jaya, Sungaigelam, Muarojambi. 

Sejumlah pihak telah dipanggil dan diperiksa, termasuk mantan Bupati Muarojambi dua periode, Burhanuddin Mahir.

“Kemarin sudah kita mintai keterangan. Sebatas pada saat beliau menjabat (Bupati Muarojambi, red). Apakah ada MoU dengan Kabupaten Pati soal penempatan transmigrasi,” kata Kajari Muarojambi Kamin saat dikonfirmasi.

Burhanuddin Mahir merupakan politisi Partai Demokrat yang menjabat Bupati Muarojambi pada periode 2006-2016. Kini Burhanuddin menjabat Wakil ketua DPRD Provinsi Jambi.

Bersama Cik Bur (sapaan Burhanuddin Mahir), sudah sekitar 22 orang yang dimintai keterangan oleh kejaksaan. Di antaranya adalah pegawai BPN, Dinas Transmigrasi, mantan pejabat Muarojambi, serta masyarakat.

Menurut Kamin, belum ada penetapan tersangka. Pihaknya masih melakukan penyelidikan. “Insyaallah dalam waktu dekat sudah,” tandasnya.

Sebelumnya, Kejari Muarojambi telah merilis perkembangan pengusutan dugaan tindak pidana korupsi pada wilayah pencadangan transmigrasi lahan di Desa Gambut Jaya, Sungai Gelam, Muarojambi.

Kamin menyampaikan, pengusutan kasus ini berawal dari laporan masyarakat terkait dugaan mafia tanah pada Program Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Sungai Gelam. Laporan tersebut masuk ke Kejari Muarojambi pada April lalu.

Program transmigrasi yang dibidik kejaksaan ini merupakan program kerja sama Pemkab Muarojambi dengan Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada 2014. Saat itu Muarojambi dipimpin Burhanuddin Mahir.

Dalam program transmigrasi tersebut, Pemkab Muarojambi membuat kesepakatan untuk menyediakan dan memberikan lahan seluas 2 hektare untuk masing-masing KK peserta transmigrasi.

Adapun jumlah peserta pada Program Transmigrasi Swakarsa Mandiri ini sebanyak 200 KK. Rinciannya adalah sebanyak 100 KK berasal dari Kabupaten Pati dan 100 KK lagi berasal dari Kabupaten Muarojambi.

Dari 200 peserta tersebut masing-masing KK seharusnya mendapat jatah berupa lahan seluas dua hektar. Kenyataan di lapangan ternyata berbeda. Masing-masing KK hanya diberikan lahan seluas 0,75 hektare.

Sejauh ini belum ada pernyataan dari Cik Bur. Nomor kontak yang biasa dipakainya berkomunikasi selama ini sepertinya tidak aktif lagi.


Penulis: Indra
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments