Pencoretan ini juga mencakup keluarga yang telah pindah domisili tanpa memperbarui data kependudukan, sehingga sulit diverifikasi dan tidak memenuhi syarat untuk terus menerima bantuan di daerah sebelumnya.
Kondisi ini menunjukkan pentingnya keakuratan data administrasi kependudukan bagi ketepatan penyaluran bansos.
Baca Juga: Iran Tegaskan Tidak Akan Lepaskan Hak Pengayaan Uranium
Menteri Sosial Saifullah Yusuf sebelumnya telah menegaskan bahwa pemutakhiran DTSEN dipercepat agar penyaluran PKH dan BPNT lebih cepat, tepat waktu, dan tepat sasaran.
Dengan menerima data versi triwulan II lebih awal, Kemensos berharap bisa mencairkan bansos di bulan April tanpa banyak keterlambatan.
Pencoretan 11.014 KPM ini bukan kebijakan ad‑hoc atau keputusan mendadak, melainkan bagian dari siklus pembaruan data yang rutin dilakukan setiap triwulan.
Baca Juga: Lee Dong Wook, Jeon So Nee, Hingga Jung Yu Mi Hadiri Script Reading Drama 'The Facade of Love'
Dalam proses ini, BPS menggabungkan data survei, administrasi kependudukan, dan data non‑tunai lainnya untuk menghasilkan gambaran terbaru kondisi sosial ekonomi masyarakat.
KPM Dicoret Bisa Ajukan Sanggahan
Bagi masyarakat yang merasa dicoret padahal masih layak, Kemensos telah menyediakan kanal pengaduan resmi.
Masyarakat dapat mengajukan sanggahan melalui mekanisme resmi yang disediakan, lengkap dengan bukti dokumen, agar data dapat diverifikasi ulang tanpa mengganggu proses penyaluran secara keseluruhan.
Kemensos juga mengimbau agar masyarakat rajin memantau status penerima bansos melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id maupun aplikasi Cek Bansos.
Baca Juga: Mantan Sekda Provinsi M Dianto Diperiksa Kejati Jambi
Melalui dua kanal ini, warga dapat melihat apakah nama mereka masih terdaftar, sudah dicoret, atau justru baru masuk sebagai penerima manfaat.
Pemutakhiran ini diharapkan dapat mengurangi kebocoran bantuan dan memastikan bahwa dana bansos benar‑benar diterima oleh keluarga miskin dan rentan yang paling membutuhkan.
Dengan memangkas penerima yang tidak layak, Kemensos berupaya meningkatkan efektivitas belanja sosial di tahun 2026.